Media Online Seroja indonesia.com berita terkini di Indonesia, menyajikan beragam informasi dari berbagai sektor kehidupan yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami untuk membuka wawasan secara luas.

Satlantas Polsek Kelapa Dua Diduga Melakukan Tilang Tidak Sesuai Prosedur

  • Bagikan

Media Seroja Indonesia Com |

Tangerang – Prosedur tilang yang benar dan sah sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP Tilang).

Seperti yang dilakukan oleh oknum Petugas Satlantas Polsek Kelapa Dua yang diduga melakukan penilangan kepada seorang pengemudi kendaraan Truk bermuatan tepung sagu dan pengendara roda Dua dengan tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berawal dari adanya armada Truk di Jalan Raya Legok Karawaci bermuatan tepung sagu yang diberhentikan oleh oknum Petugas Satlantas Polsek Kelapa Dua karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, Rabu, 07/02/2024.

Oleh sebab itu, Wartawan bergegas menghampiri kegiatan patroli tersebut guna menggali informasi mengenai Armada Truk yang tertangkap tangan oleh petugas.

Saat dijumpai di Jalan Raya Legok Karawaci Ipda Marullah, petugas dari Satlantas Polsek Kelapa Dua menjelaskan bahwa alasan dia menghentikan Truk bermuatan sagu tersebut karena TNKT kendaraannya dipalsukan dan pengemudi tidak memiliki SIM serta STNK, sehingga dirinya mengamankan Truk ke kantor Polsek Kelapa Dua untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Muatannya Sagu, TNKT nya dipalsukan, dan pengemudinya tidak memiliki SIM sama STNK, makanya saya amankan ke kantor,” ucap Ipda Marullah, petugas dari Satlantas Polsek Kelapa Dua.

Selang beberapa waktu kemudian, Wartawan mencoba menggali informasi lebih lanjut mengenai Truk bermuatan sagu tersebut, namun ke Tiga Oknum Petugas Satlantas ini diduga mencoba mengintervensi dengan cara mengancam akan melaporkannya ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Tak hanya itu, mereka juga meminta identitas Kartu Tanda Anggota (KTA) Wartawan yang sedang bertugas untuk bahan dokumentasi, padahal jika mereka meragukan keabsahan dari KTA yang dimiliki Wartawan tersebut, mereka dapat melihatnya di Box Redaksi, dan tidak perlu sampai memfoto copy nya.

BACA JUGA  JUMAT BERKAH Lembaga LPAKN RI projamin dpk Tanggamus memberikan bantuan kepada anak pengidap penyakit menahun

“Saya ini Sarjana Hukum, kamu tahu 10 kode etik jurnalistik enggak, saya laporin kamu ke PWI ya, ngapain kamu ngikutin kita sampai ke Kantor,” bebernya dengan kesombongannya.

Sementara pengemudi Truk, Idoy menyampaikan bahwa terkait mengapa dirinya ditilang karena dia tidak memiliki surat-surat kendaraan, seperti SIM dan STNK.

“Enggak punya SIM sama STNK, nanti saya masih nunggu bos datang yang mau ngurusin,” ucapnya.

Memang Wartawan yang sedang bertugas tersebut melanggar kelengkapan berkendara, akan tetapi banyak sekali pengendara lainnya jelas melanggar juga, namun pihaknya tidak ada tindakan.

Secara tidak langsung dalam menjalankan tugasnya sebagai Satlantas Polsek Kelapa Dua, sikap mereka ini dapat dibilang diskriminasi dan tebang pilih dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

“Pas waktu saya konfirmasi kepada Perwira Unit Lantas Polsek Kelapa Dua di Kantornya mengenai kendaraan Truk yang diamankannya, dia tiba-tiba menilang saya, walau saya posisinya pada saat itu bukan di Jalan Raya,” paparnya.

Hal itu dilakukannya karena mereka diduga ketakutan akan ke bongkar semua kebusukannya, sehingga oknum tersebut bersikap tidak adil dan mengintervensi Wartawan dan terkesan seperti menghalang-halangi tugas jurnalis dalam mencari informasi.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 18 ayat 1 yang berbunyi menghambat atau menghalangi Wartawan dalam melaksanakan tugas untuk memperoleh dan mencari informasi dapat dipidana penjara 2 Tahun dan denda 500 Juta Rupiah.

Perlu diketahui bahwa prosedur penilangan oleh polisi yang benar dan sesuai hukum yang berlaku sebagai berikut :

1) Petugas pemeriksa harus dilakukan oleh (Pasal 9 PP Tilang):

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BACA JUGA  Diduga Terjadi peraktek Pungli Di SDN RancaGong 2 Kecamatan Legok

2) Syarat Pemeriksaan (Pasal 15 PP Tilang):

Petugas pemeriksa wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas, Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud di atas dikeluarkan oleh:

a. Atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Surat perintah tugas paling sedikit memuat:

a. Alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;

b. Waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;

c. Tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;

d. Penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan

e. Daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

3) Petugas yang melakukan penilangan wajib menggunakan seragam dan atribut (Pasal 16 PP Tilang).

4) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Pasal 21 PP Tilang).

5) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan (Pasal 22 PP Tilang).

6) Tanda yang menunjukan adanya pemeriksaan ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan dan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

7) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:

a. Menempatkan tanda paling sedikit 50 meter sebelum tempat pemeriksaan;

b. Memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan

BACA JUGA  Proyek U-Ditch Diduga Tidak Sesuai RAB, Ketua FMCN Akan Layangkan Surat Ke Dinas Terkait

c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Demikianlah prosedur pemeriksaan/penilangan yang benar dan legal.

Masyarakat berhak menanyakan surat tugas kepada pihak kepolisian dan syarat-syarat lainnya, sehingga bisa menilai apakah penilangan yang dilakukan sudah sesuai aturan atau tidak.

Bila terjadi pemeriksaan/penilangan oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur di atas, maka penilangan tersebut jelas melanggar hukum, sehingga bisa diambil langkah hukum terhadap oknum polisi tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan, Polres, Polda maupun Mabes Polri belum dikonfirmasi.

(Lia)

44
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: